www.AlvinAdam.com

Berita 24 Sumatera Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

IDI dan IDAI Khawatir Vaksin Difteri Tak Cukup

Posted by On 01.04

IDI dan IDAI Khawatir Vaksin Difteri Tak Cukup

Koran Warta Kota

IDI dan IDAI Khawatir Vaksin Difteri Tak Cukup

Wabah Difteri telah menyebar ke 28 provinsi. Kementerian Kesehatan pun telah menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa di 11 provinsi.

IDI dan IDAI Khawatir Vaksin Difteri Tak CukupWarta Kota

WARTA KOTA, MENTENG - Wabah Difteri telah menyebar ke 28 provinsi di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI pun telah menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di 11 provinsi, yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Meski begitu baru 3 provinsi yang secara serentak melakukan imunisasi yakni DKI Jakarta, Ba nten, dan Jawa Barat.

Hal tersebut menyebabkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) merasa pemeritah belum cukup adil kepada provinsi yang juga terkena wabah Difteri lantaran belum dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI) guna mengendalikan KLB Difteri.

"Kalau bisa yang 25 provinsi ini juga mulai menanyakan, 'bagaimana ORI yang di daerah kami?' Apakah perlu ORI atau tidak? Jangan nanti sudah terjadi baru kalang kabut," ungkap Ketua PP IDAI DR Dr Aman Pulungan, SpA (K) di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Ia juga menyinggung terkait ketersedian Vaksin Difteri yang diduga olehnya tidak akan mencukupi kebutuhan anak-anak pada interval usia 0-19 tahun.

Hingga kini pihaknya sendiri belum mengetahui berapa junlah ketersedian Vaksin Difteri yang dimiliki Kemenkes.

"Kalau jumlah anak-anak sekitar 90 juta, di 28 provinsi ini berapa ya ng harus diberikan imunisasi? Pada saat imunisasi MR (Measles Rubella) saat 2013 saja sebanyak 50 juta vaksin yang disediakan, itu Pulau Jawa saja, belum yang lain. Lalu sekarang kenapa baru 3 provinsi saja? Saya merasa ini tak adil," tuturnya.

Ketua Umum PB IDI Prof Dr Oetama Marsis, Sp.OG menyampaikan program imunisasi mesti digalakkan secepatnya karena tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Permenkes.

"Semua pihak wajib mendukung dan tidak ada yang boleh bahkan dengan aktif mengusung anti vaksi. Hal ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak," ujar Marsis.

Dia juga mengharapkan agar kegiatan ORI diintegrasikan dengan pihak sekolah-sekolah agar programnya bisa mudah dijangkau.

Halaman selanjutnya 123
Editor: Hertanto Soebijoto Sumber: Warta Kota Ikuti kami di Niat Iseng! Wanita Pura-pura Ngaku Hamil, Namun Pacar Malah Beri Pengakuan yang Bikin Syok Sumber: Google News | Berita 24 Sumbar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »